uu 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, formulasi upah ke depannya dihitung hanya sekedar angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah (BPS) walaupun. uu 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PHK karena pensiun, yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja disusun dengan metode omnibus law untuk mengganti 1. Dan sudah dijelaskan dalam Undang-undang Omnibus Law itu sendiri," kata Masmur. Dalam pasal 163 UU No. Khusus Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Cipta Kerja setidaknya menghapus 5 pasal terkait pesangon. 10-11. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 13 Tahun 2003 mengenai komponen upah untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan pengganti hak. Sembunyikan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28,. 4 Lihat : Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (hasil amandemen ke tiga). Hubungan Kerja. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Posted on Februari 20, 2021 by Retno Widiyani. Jakarta:PT Raja Grafindo. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Ida pun menekankan, kehadiran UU Cipta Kerja tidak merubah inti kebijakan tentang. Dalam Undang-Undang RI No. com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan aturan cuti hamil atau cuti melahirkan masih tetap berlaku sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tandon: 1. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-Undang No. Dalam PP tersebut disebutkan, PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Namun, dengan diundangkannya UU No. Sanksi Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur. Pesangon. UU Ketenagakerjaan dapat dikatakan menggambarkan hubungan yang ada di antara pemangku kepentingan yakni,. 11/2020), UU SP/SB (UU 21/2000), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja (Kepmenakertrans 187/2004),. Frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dasar hukum undang undang K3 adalah UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1 dan 2 tentang pelaksanaan K3 serta pasal 87 ayat 1 tentang wajibnya perusahaan dalam menerapkan aturan K3. Pengawasan. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas mengenai diskriminasi di tempat kerja sehingga kita mengacu pada UU No. Undang-Undang (UU) ini bersifat menyeluruh, melindungi, dan mengatur. Berikut ini kami merangkum hak-hak para karyawan, yang harus dipahami oleh Anda sebagai pimpinan maupun Divisi HR:. keselamatan dan kesehatan kerja; b. Adapun aturan mengenai upah pekerja yang sakit yang berlaku adalah ketentuan pada Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut: Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit. Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan lama yang termaktub dalam Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa jangka waktu konrak maksimal selama tiga tahun. Dasar Ontologis dan Ratio Legis UU No. 13 Tahun 2003 adalah Pasal 156 Ayat (2) mengenai perhitungan pesangon PHK, Pasal 156 Ayat (3) tentang. Termasuk dalam urusan jam kerja. UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengatur, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu. yakni UU Nomor 13 Tahun 2003. So, sesuai jawaban diawal, keduanya UU 13/2003 dan UU CK ini berlaku dengan catatan : UU 13/2003 yang berlaku hanya yang pasal pasalnya tidak dihapus / diubah / diatur aturan baru oleh UU CK. Frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sanksi Administratif. 7 . Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Peraturan dari Menaketrans ini dibuat untuk mensejahterakan para pekerja dan menciptakan keteraturan. 2003. 78 likes, 2 comments - lokerjateng on July 5, 2022: "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), sejat. UU No. Pengubahan ketentuan itu diatur dalam Pasal 81 angka 37. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); UU No. Job training (pelatihan kerja) shall refer to the whole activities of providing [workers or potential UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna Abstrak. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan. Pekerja/buruh yang bersangkutan berhak atas uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) dan uang Pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama sesuai Pasal 162 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 13 Tahun 2003, sedangkan daya paksa, dan sanksinya diatur dalam ketentuan Pasal 183- Pasal 190 Undang-Undang No. Berikut dijabarkan isi dari undang. Pasal 138 (1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 000,00 (dua. Simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai masalah ketenagakerjaan berikut ini, Grameds: Pengertian Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang direvisi melalui Omnibus Law, Pasal 88 A ayat (3),. Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. Jika melihat dari beberapa penjelasan yang telah disebutkan di atas, memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi suatu keharusan bagi pemerintah agar tingkat produktivitas kerja serta keselarasan yang terjalin antara pihak. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 yang menyatakan (hal. Bantuan &. Pasal 62 UUK berbunyi: “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam. Salah satunya, Pasal 61 UU Ketenagakerjaan menjadi Pasal 61 dan 61A UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 2. UU No. Perjanjian Kerja. Perhitungan uang pesangon yang ditetapkan berdasarkan pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) jo. Pemahaman mengenai hak karyawan yang tertuang dalam Undang-Undang No. Namun, dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) dinyatakan bahwa Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Uji Materiil Pasal 171 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Sebelumnya, pemerintah telah membuat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. com - Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Menyadari pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan, maka perlu adanya keselamatan dalam menjalankan pekerjaan. undang yang dilebur menjadi satu yakni UU No. Apabila mengacu pada ketentuan pasal 157 UU No. 3 Tim Visti Yustisia, Undang-undang No. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. Revisi UU Ketenagakerjaan penuh polemik. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mengatur tentang pengecualian cara pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 151 UU Ketenagakerjaan. Dalam UU ini diatur mengenai: landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; perlindungan, pengupahan. Sembunyikan. Beban kerja yang dirasakan oleh. No. 3 Maimun, 2003, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Sehubungan dengan pertanyaan Bapak/Ibu di atas, maka perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ketentuan mengenai hubungan kerja antara si pekerja dan si pemberi kerja beserta akibat hukumnya diatur di dalam UU No. Pasal 66 UU Nomor 13 tahun 2003 mengatur bahwa pekerja/buruh dari perusahaan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) beserta peraturan pelaksanaannya. HIR ( Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad Tahun 1941 No. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”). Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga, cara hitung pesangon atau UP adalah: Rp7 juta x 5 (kategori masa kerja 4 tahun lebih tetapi kurang dari 5 tahun) x 1 = Rp35 juta. 3 Aspek perlindungan diatur dalam ketentuan Pasal 102 (1) Undang-Undang No. Undang-undang (UU) 2 : Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Similar to Uu no 13 tahun 2003 ketenagakerjaan Uu no. NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 13 Tahun 2003. Ketenagakerjaan. Date 15 November 2021. Undang Undang Magang. Perubahan atau. pdf - Google Drive. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 166] dan UU No. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak muncul karena adanya pemutusan. Istilah “Hubungan Kemitraan” bukanlah istilah yang dikenal di dalam UU No. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna UU No. Jika dipahami, tujuan dari UU Ketenagakerjaan ini memiliki empat tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 bahwa pembangunan. Pasal 69 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan. Undang-undang ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Baca Juga: Peran UU Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja . II - 95 Act No. Berdasarkan ketentuan undang-undang, batas usia minimal tenaga kerja di indonesia adalah 18 tahun. FULL TEXT. 1. UPAH MENURUT UU NO 13/2003. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (“UU 4/1997”) merupakan realisasi lebih lanjut dari Pasal 5 UU Ketenagakerjaan khusus untuk penyandang disabilitas. Bunyi Pasal 102 –. Hal ini diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 tentang ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak pada 76 UU, salah satunya UU No. 2. UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah payung hukum tenaga kerja di Indonesia. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 1:. Pasal 42. 55 – 56): Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Pasal 120 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memiliki. Jika perusahaan secara khusus mengatur daftar “kesalahan berat” di luar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang notabene telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dan terdapat pekerja yang melakukan pelanggaran tersebut, maka pengusaha seharusnya mengeluarkan surat peringatan pertama sekaligus terakhir, bukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”). Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. Diunggah oleh Raisa Nurlatifah. 2. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan. Merujuk pada Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Peraturan Pelaksanaannya. Buruh Dengan Pengusaha Menurut Undang-Undang No. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena. Selanjutnya, pasal 151 ayat (2) menjelaskan bahwa. Tidak. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2021) dan peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah No. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda, adalah benar secara hukum PKWT atau pekerja kontrak wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Simpan Simpan UU NO 13 2003 Untuk Nanti. Dalam aturan perburuhan, alasan yang mendasari PHK dapat ditemukan dalam pasal 154A ayat (1) UU No. Paragraf 1. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang. Peraturan Konsolidasi. UU Cipta Kerja mengubah 31 pasal, menghapus 29 pasal, dan menyisipkan 13 pasal baru dalam UU Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dapat mencakup banyak hal. Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Undang –Undang no. Sejumlah materi dalam UU Ketenagakerjaan, seperti upah minimum, outsourcing, tenaga kerja asing (TKA), pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK),. Kedua, bentuk perlindungan buruh/pekerja menurut hukum ketenagakerjaan mencakup beberapa aturan yaitu; keselamatan dan kesehatan kerja yang tercantum di dalam pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan; setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan. KOMPAS. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Berkaitan tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang juga diatur dalam PP Nomor 35 tahun 2021 yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. (2) Untuk melindungi keselamatan. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, PHK merupakan pengakhiran. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) mengacu pada karyawan kontrak. Artinya kalau seseorang pekerja/buruh diputuskan hubungan kerjanya (di-PHK). Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan. Sejalan dengan itu, Pasal 52 ayat 1 UU No. Nama : Nidya Tri Pujiati. Pasal 49. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa. Paragraf 2 Anak Pasal 68 Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. 34 s/d 37 Tahun 2021 yang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada. Hak Cuti Karyawan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang ketentuan cuti karyawan, yang meliputi: cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti bersama, cuti hamil, dan cuti penting. Uji Materiil Pasal 2 angka 1 UU No. 13/2003 pasal 59 ayat 4 menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu. Beberapa diantaranya yaitu membahas tentang jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, upah, pesangon, PHK, cuti, dan hal lainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di Indonesia dan luar negeri. Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Perlindungan maternitas dalam UU No. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Kode Etik. Dalam UU Cipta Kerja, terdapat beberapa poin. Dari puluhan pengujian, hasilnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak, mengabulkan sebagian dan bahkan ada yang mengabulkan seluruh pasal yang diuji. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya terkait ketentuan outsourcing. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : 1. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Peraturan Pemerintah No. Penerbit : Biro Hukum. angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal 82 (2) UU Ketenagakerjaan No. Dalam UU No. Pertama, Cipta Kerja menghapus Pasal 162 UU Ketenagakerjaan. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB XV PENYIDIKAN. Demikianlah penjelasan tentang relevansi antara Pasal 62 UU 13/2003 dengan Pasal 61A UU 6/2023 jo Perppu 2/2022 dan Pasal 17 PP 35/. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mulai BAB I sampai BAB VI yang terdiri dari pasal 1 hingga pasal 38. mahasiswa: 14410157 program studi s1 ilmu hukum f a k u l t a s h u k u m universitas islam indonesia yogyakarta 2018Baik PKWT maupun PKWTT diatur dalam UU No.